- peluncuran versi terbaru SIMBG
- Forum Komunikasi Publik (FKP) 2024 terkait penyusunan Standar Opersional Prosedur (SOP) dan Standar
- Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 20
- Kegiatan Verifikasi Lapangan Investment Award Tahun 2024 DPMPTSP Kab. Nganjuk
- Kegiatan Pameran Nasional MALANG ITTAF 2024
- Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha, Implementasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata dan LKPM Tahun
- Kegiatan Roadshow Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan DPMPTSP Kab Nganjuk
- Sukseskan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
- Konsultasi Via Whatshapp
- Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan
PROFIL SINGKAT PPID
Berita Foto Populer
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk.
Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang berkualitas secara nyata terpenuhi.
Bagi pemohon informasi diharapkan mau memanfaatkan sarana yang telah disediakan melalui website ini atau datang langsung kepada badan publik untuk memperoleh informasi yang diinginkan.